Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, tak ada urgensi mengatur keterlibatan Tentara Nasional Indonesia ( TNI) dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme masih terus digodok oleh Panitia Khusus. Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai pembahasan RUU Terorisme sangat lambat.
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( RUU Antiterorisme). Menurut Charles, ketentuan…
Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, Minggu (28/5), mengatakan, dirinya berharap pada masa depan memang bisa diadakan pengadilan koneksitas untuk kasus-kasus pidana yang melibatkan oknum TNI. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang, koordinasi antara TNI dan KPK…
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengutuk keras pelaku teror bom di Terminal Kampung Melayu. Menurutnya, aksi teror yang menyebabkan tiga korban tewas dari pihak kepolisian dan belasan lainnya luka-luka…
