Bantu Etnis Rohingya, RI Diminta Lakukan Intervensi Kemanusiaan
Pemerintah Indonesia diminta untuk melakukan penggalangan dukungan untuk membantu etnis Rohingya yang mendapat kekerasan dari militer Myanmar. Kekerasan yang terjadi di wilayah Rakhine telah menjadi perhatian internasional.
"Kekerasan terhadap warga Rohingya harus segera dihentikan. Pemerintah RI harus melakukan segala upaya untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Rohingya," ujar anggota Komisi I DPR Charles Honoris dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2017).
Dia pun meminta Indonesia untuk mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera melakukan sesuatu agar siklus kekerasan dan tragedi kemanusiaan di Myanmar bisa segera berakhir. DK PBB disebut Charles dapat memberikan sanksi berat terhadap Myanmar.
Baca juga : Soal Tragedi Rohingya, Charles Honoris Minta Indonesia Desak DKPBB
"Sebagai anggota dari PBB resolusi atau keputusan dari DK PBB mengikat bagi Myanmar. Kegagalan untuk mengikuti Resolusi DK PBB dapat berakibat intervensi militer terhadap Myanmar," kata politikus PDIP itu.
"Indonesia juga bisa menggalang dunia internasional untuk melakukan Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention). Sudah pernah ada preseden sebelumnya di mana pasukan internasional diturunkan untuk melakukan Intervensi Kemanusiaan seperti halnya di Kosovo dan Libya," lanjut Charles.
Seperti diketahui, dilaporkan sudah sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, demi menghindari konflik yang kembali pecah di Rakhine, sejak pekan lalu. Konflik itu dipicu bentrokan militer Myanmar dengan militan lokal yang bernama Pasukan Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA).
"Kasus Rohingya juga menjadi ujian bagi efektivitas hukum dan institusi internasional. Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan perannya dalam forum-forum internasional seperti PBB dan ASEAN untuk mengupayakan siklus kekerasan di Myanmar segera berhenti," tutur Charles.
Baca juga : Politikus PDIP Minta Polri Bongkar Jaringan Lain Setelah Saracen
Presiden Joko Widodo sudah menyerukan kecaman terhadap Myanmar karena krisis kemanusiaan ini. Dia pun mengutus Menlu Retno Marsudi untuk berkomunikasi dengan PBB dan juga menemui pemerintah Myanmar agar dapat menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Saya telah menugaskan Menlu RI dan duta besar Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pihak termasuk Sekjen PBB Antonio Gutteres, dan Komisi Penasihat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan," kata Presiden Jokowi, Minggu (3/9).
Retno sendiri saat ini sudah tiba di Myanmar dan akan bertemu dengan sejumlah pejabat negara tersebut untuk membahas masalah ini. Selain itu, Retno juga akan terbang ke Bangladesh untuk berkonsolidasi soal pengungsi Rohingya.
Sumber : Detik