PDI Perjuangan: SUDAH LAMA RI TIDAK GUNAKAN JASA LOBBYIST DI AS
Politisi PDI Perjuangan meragukan kabar pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama beberapa waktu lalu diatur konsultan Singapura Pereira International PTE LTD dan konsultan PR di Las Vegas, R&R Partners, Inc.
Informasi mengenai peran konsultan di balik pertemuan tersebut diungkap pertama kali oleh akademisi Australian National University (ANU) Dr. Michael Buehler.
"Tulisan Michael Buehler soal pertemuan itu belum bisa diverifikasi kebenarannya," ujar politisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris, Jumat (6/11).
Sekalipun informasi yang disampaikan Buehler benar, anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris berharap tidak perlu dianggap janggal.
"Penggunaan jasa lobbyist di Amerika sebetulnya adalah hal yang biasa saja dan legal. Hampir semua negara menggunakan jasa lobbyist di sana untuk menggolkan kepentingannya," kata Charles Honoris.
Dia mencontohkan, Thailand misalnya menghabiskan dana 3 juta dolar AS untuk kontrak 6 bulan dengan lobbying firm di Washington untuk melakukan lobby demi kepentingan pariwisatanya.
Sepengetahuan Charles Honoris, Indonesia sudah lama tidak menggunakan jasa lobbyist di AS karena dana untuk itu tidak dianggarkan. Bahkan Indonesia adalah satu dari dua negara ASEAN yang saat ini tidak punya lobbyist di AS.
"Setahu saya terakhir Indonesia menggunakan jasa lobbyist itu di awal-awal tahun 2000 untuk menghadapi tuduhan pelanggaran HAM dan embargo senjata," tegas Charles Honoris.
Charles Honoris pun memastikan bahwa Kemenlu dan KBRI di AS bekerja keras dan efektif dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke negeri Paman Sam. Charles meyakinkan dirinya melihat sendiri kerja-kerja KBRI dalam mempersiapkan kunjungan Jokowi ketika melakukan kunker ke AS.
"Dubes Pak Sony kami lihat berkoordinasi dengan Kemlu AS dan White House secara intens. Bahkan kami rombongan Komisi I DPR sempat diatur bertemu dengan pihak Kemlu AS dan sempat mendiskusikan mengenai rencana kunjungan presiden Jokowi," tukasnya.
Sumber Rmol.co