Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Indonesia sedang menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan itu berarti negara-negara ASEAN memungkinkan untuk mengintegrasikan wilayah negara-negaranya dalam satu kawasan perekonomian. Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat khususnya seperti para mahasiswa dan mahasiswi dalam rangka menyambut MEA, salah satunya adalah mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri.
Kamis (30/9), mahasiswa Jurusan Bisnis dan Ekonomi Univ. Prof. Hamka (UHAMKA) mengadakan diskusi dengan tema “Strategi Pembangunan SDM dalam Konsep Pendidikan Politik, Hukum, dan Keamanan pada ASEAN Economic Community 2015”.
Acara tersebut turut mengundang para narasumber yang kompeten di bidangnya seperti Menkopolhukam RI, Luhut B. Pandjaitan, Charles Honoris (Anggota Komisi I DPR-RI), Taufan EN Rotorasiko (Mantan Ketua Umum KNPI), Zetrialdi Goechi (Dirut PT. Zena Nirmala Putra), dan turut hadir pula M. Pradana Indra Putra (Pengusaha Muda, dan Dr. Erislan (Pengamat/Akademisi).
Adapun diskusi menyoroti arus distribusi komoditas perdagangan dan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang semakin meningkat. Maka, tingkat kompetisi di antara masyarakat ASEAN akan semakin menguat dan Indonesia adalah pasar terbesar ASEAN dengan tingkat populasi 39 persen dari seluruh masyarakat ASEAN yang terdiri dari 10 negara.
Charles Honoris sebagai perwakilan lembaga legislatif memaparkan kepada mahawasiswa/i, bahwa lebih dari 50 persen GDP Indonesia dan lebih dari 90 persen sektor ekonomi nasional bergantung pada sektor UMKM. Oleh karena itu, dalam menghadapi MEA pemerintah perlu memberdayakan masyarakat dalam sektor tersebut. “Walaupun terjadi perlambatan ekonomi, hingga diturunkannya sejumlah anggaran kementerian, namun anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih on the track” terang politisi muda PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan bahwa salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo, yakni “Tol Laut” diyakini akan menguatkan perekonomian nasional. Selain itu, ketahanan ekonomi dan pangan tetap menjadi fokus pemerintah di tengah persaingan internasional, karena salah satu poin dari konsep “Trisakti Bung Karno”, yakni “Berdikari secara ekonomi”, harus dijalankan.
Menkopolhukam, Luhut B. Pandjaitan menjelaskan, bahwa dalam menghadapi MEA tidak hanya masalah perekonomian saja yang perlu diperhatikan, namun pada bidang hukum dan keamanan, perlu diperhatikan potensi negatif. Indonesia saat ini tidak lagi sebagai lokasi “transit” dari distribusi narkoba, namun sebagai “destinasi”. Selain itu, masyarakat diharapkan agar tidak mudah menyerap informasi yang belum tentu kebenarannya, seperti isu masuknya 10 juta TKA asal RRT, padahal sesuai catatan pemerintah hanya sekitar 50 ribu TKA.