• Selasa, 26 Juli 2016
• Oleh : Rumah Konstituen
• • Tag:
  • • Anggota Komisi I DPR,
    • Charles Honoris,
    • TNI,
    • Terorisme,
    • operasi militer,
    • Pansus RUU Terorisme,

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengingatkan bahwa peran TNI dalam penanggulangan terorisme seharusnya hanya bersifat perbantuan terhadap Kepolisian. "Pelibatan TNI itu harusnya bersifat perbantuan, karena kita menganut pendekatan criminal justice system (sistem peradilan pidana)…

• Senin, 25 Juli 2016
• Oleh : Rumah Konstituen
• • Tag:
  • • Revisi UU Terorisme,
    • Komisi I,
    • Anggota DPR RI,
    • Fraksi PDI Perjuangan,
    • Charles Honoris,
    • TNI,
    • POLRI,
    • Operasi Militer Selain Perang,
    • BIN,
    • Intelijen,

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai tidak diperlukan penambahan kewenangan TNI yang berlebihan dalam revisi Undang-Undang (UU) terorisme. Ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan UU yang memunculkan potensi sulitnya koordinasi antar…

• Selasa, 19 Juli 2016
• Oleh : Rumah Konstituen
• • Tag:
  • • Kapolri,
    • Legislator,
    • Santoso,
    • Presiden Joko Widodo,
    • Tito Karnavian,
    • Komisi I DPR,
    • BNPT,
    • TNI,
    • Kelompok Teroris,
    • Satgas Tinombala,

Keberhasilan pasukan Satgas Tinombala menembak mati pimpinan kelompok teroris diduga Santoso yang selama ini buron, dinilai sebagai prestasi membanggakan dari Kapolri yang baru Jenderal Pol Tito Karnavian di awal jabatannya. Satgas Tinombala merupakan pasukan gabungan…

• Senin, 18 Juli 2016
• Oleh : Rumah Konstituen
• • Tag:
  • • FIlipina,
    • Abu Sayyaf,
    • Anggota Komisi I,
    • DPR RI,
    • Humanitarian Intervention,
    • Intelijen Militer,
    • Hukum Internasional,

Kelompok teroris asal Filipina Abu Sayyaf masih menyandera sejumlah warga negara Indonesia (WNI). Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai perlu adanya upaya operasi pembebasan (humanitarian intervention) untuk WNI yang disandera kelompok…

• Kamis, 14 Juli 2016
• Oleh : Rumah Konstituen
• • Tag:
  • • Laut Tiongkok Selatan,
    • Filipina,
    • Permanent Court of Arbitration,
    • Komisi I,
    • DPR RI,
    • UNCLOS,
    • Charles Honoris,
    • Fraksi PDI Perjuangan,
    • illegal fishing,
    • ASEAN,
    • NKRI,
    • Zona Eksklusif Ekonomi,

Keputusan Permanent Court of Arbitration mengenai gugatan Filipina atas Tiongkok di Laut China Selatan (LCS) sebenarnya ikut menguntungkan Indonesia. "Putusan tersebut akhirnya memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah teritorial laut negara-negara di kawasan LCS," kata…